Komponen ini memakai Dasbor Publik yang menarik data berprivasi terkontrol dari buku besar blockchain tak dapat diubah agar warga dan pihak berwenang dapat memantau secara langsung efektivitas program serta mencegah korupsi lewat audit waktu nyata
Komponen Transparansi & Pengawasan berfungsi sebagai antarmuka publik langsung sistem untuk mencegah korupsi dengan mengandalkan kemampuan audit bawaan blockchain. Tujuan utamanya adalah mengubah proses dari mekanisme pemerintah yang tertutup menjadi catatan publik yang terbuka dan terverifikasi, sekaligus sepenuhnya mematuhi peraturan privasi.
Alat pengawasan utama adalah Dasbor Publik, yang berfungsi sebagai jendela untuk melihat metrik kinerja program penting yang diambil langsung dari Buku Besar Blockchain yang tidak dapat diubah. Tidak seperti sistem konvensional di mana data sulit diakses atau dikendalikan oleh platform kepemilikan, dasbor ini menyediakan informasi penting secara terbuka.
Dasbor ini terus-menerus menarik aliran data real-time dari buku besar dan menampilkan informasi terkini tentang bagaimana dana didistribusikan. Karena semua catatan berasal dari Kontrak Cerdas yang anti-rusak, upaya untuk mengubah atau memanipulasi data secara efektif dapat dicegah. Dasbor ini berfokus pada indikator agregat dan non-sensitif yang mendukung akuntabilitas, seperti total dana yang dicairkan per program, perbandingan antara penerima yang memenuhi syarat yang terverifikasi dan yang benar-benar menerima pembayaran, jumlah transaksi yang diproses oleh Kontrak Cerdas, dan statistik distribusi yang dikategorikan berdasarkan provinsi atau kabupaten.
Meskipun sistem ini menekankan transparansi, sistem ini dirancang agar privasi individu tidak terganggu. Data pribadi tidak pernah ditampilkan, dan dasbor mencegah tereksposnya segala bentuk Informasi Identitas Pribadi. Pengidentifikasi penerima manfaat pada buku besar diacak sedemikian rupa sehingga mencegah identifikasi ulang. Informasi yang ditampilkan kepada publik selalu agregat—misalnya, informasi tersebut mungkin menampilkan jumlah total penerima manfaat yang dibayar di wilayah tertentu selama periode tertentu, alih-alih detail tentang pembayaran individual.
Informasi transaksi non-PII yang lebih detail, seperti hash transaksi, stempel waktu, atau ID dompet, hanya tersedia melalui kontrol akses berbasis peran. Hak istimewa ini terbatas pada pengguna resmi seperti auditor pemerintah, lembaga antikorupsi, dan administrator program yang ditunjuk, yang memerlukan visibilitas lebih dalam untuk melakukan audit forensik dan memvalidasi kebenaran operasi Kontrak Cerdas. Akses mereka memungkinkan mereka untuk melacak setiap pembayaran otomatis kembali ke sumber pendanaan asli yang tercatat di buku besar.
Tingkat keterbukaan ini memperkuat upaya antikorupsi dalam beberapa cara. Visibilitas publik atas setiap keputusan pembayaran dan pergerakan dana menciptakan efek jera yang kuat terhadap pejabat yang mungkin berupaya menyelewengkan dana, memanipulasi penerima manfaat, atau terlibat dalam penyuapan. Jurnalis dan warga dapat memantau dasbor untuk mendeteksi penyimpangan, seperti lonjakan pembayaran yang tak terduga di distrik tertentu atau perbedaan antara dana yang dialokasikan dan dicairkan, yang mendorong investigasi segera. Lebih lanjut, dasbor membantu administrator menilai kinerja program secara real-time, sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan masalah operasional atau hambatan distribusi.
Dengan memungkinkan semua orang—mulai dari auditor hingga warga biasa—untuk memeriksa data, sistem ini mendorong pengawasan kolektif, memastikan akuntabilitas yang lebih kuat, dan menjaga integritas seluruh proses.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.