Steemit, Data dan Kegiatan, serta Kerumitan Orang yang Belum Paham |

---

Salah satu tugas humas instansi pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut.

Pada rapat pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe tanggal 14 Januari 2026, saya selaku Koordinator Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat mewacanakan penggunaan platform media sosial atau steemit/blog berbasis blockchain guna mengoptimalkan publikasi kegiatan Panwaslih kepada masyarakat luas.

Saya menjelaskan tentang Steemit adalah situs jejaring sosial dan blogging berbasis blockchain yang unik karena memberikan imbalan mata uang kripto (koin STEEM dan Steem Dollars (SBD), dan Steem Power (SP) kepada penggunanya berdasarkan kualitas dan interaksi yang diterima konten mereka berupa postingan blog, foto, atau video.

---

---

Saya sudah aktif di Steemit sejak 2017 dan sampai sekarang masih aktif. Saya mengusulkan agar Bawaslu Lhokseumawe juga membuat akun Steemit agar semua data dan kegiatan serta apa pun yang berkaitan dengan lembaga tersebut, bisa diakses masyarakat di platform Steemit.

Ternyata respons ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe sungguh mengagetkan. Menutunya, bahwa wacana tersebut tidak dapat serta merta diimplementasikan dan diperlukan kajian secara komprehensif terkait tujuan penggunaan media sosial pada instansi pemerintah serta untuk menjawab pertanyaan bolehkan instansi pemerintah menggunakan media sosial/blog berbasis blockchain yang dapat dimonetisasi atau menerima imbalan/keuntungan komersil.

Bahwa instansi pemerintah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan data dan informasi kepada publik. Efektifitas penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi telah memberikan dampak yang positif dan signifikan. Pengelolaan media sosial yang profesional memberikan ruang dan potensi keuntungan komersial untuk lembaga dengan memanfaatkan fitur monetisasi dan jejaring blog berbasis blockchain.

---

---

Fakta yang Mempengaruhi

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 Tentang Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah, Tujuan Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah adalah menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah.

Secara prinsip, instansi pemerintah di Indonesia tidak didirikan untuk mencari keuntungan komersial (profit-oriented), melainkan untuk melayani masyarakat (public service). Namun, instansi pemerintah diperbolehkan mencari pendapatan (revenue) untuk menutup biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan, yang sering disalahartikan sebagai "mencari keuntungan".

Di antara instansi pemerintah yang memiliki legalitas mencari keuntungan adalah Badan Layanan Umum (BLUD) untuk peningkatan layanan dan BUMN/BUMD yang berorientasi pada mencari keuntungan.

Respons ini membuat saya tidak bersemangat lagi dengan gagasan tersebut. Mereka tidak memahami Steemit dan biarlah saya saja yang memposting kegiatan lembaga kami di platform keren ini.[]

---

Foto-foto legiatan Bawaslu Kota Lhokseumawe.

_{Posted using SteemX}