Bupati Pidie Jaya Salurkan Bantuan Jaminan Hidup untuk 15.377 Jiwa Korban Banjir
PIDIE JAYA, Prokopim – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara tegas membantah berbagai opini yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja dalam masa pemulihan pascabencana banjir. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, saat memimpin kegiatan Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) kepada warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Cot Trieng I Lantai III pada Jumat, 3 April 2026 itu menyalurkan bantuan kepada 15.377 jiwa atau setara dengan 4.325 kepala keluarga (KK). Menurut Bupati, momen ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam proses pemulihan pascabencana secara simbolis sekaligus menjadi jawaban atas berbagai opini miring yang beredar di masyarakat.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Bantuan ini langsung diterima oleh masyarakat melalui Pos Indonesia, tidak dititipkan kepada pemerintah daerah, agar tepat sasaran dan menghindari kekeliruan distribusi,” tegas Bupati Sibral di hadapan para penerima manfaat dan unsur Forkopimda.
Bupati menjelaskan bahwa bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Selama ini, pemerintah daerah tidak pernah berhenti bekerja. Berbagai proses panjang telah dilalui mulai dari tahap administrasi, verifikasi faktual (verval), validasi data, hingga pengawalan penyaluran di lapangan.
Ia memastikan bahwa mekanisme penyaluran JADUP kali ini dilakukan secara sangat ketat dan transparan. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, TNI, Polri, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Bahkan, bagi warga yang sedang berada di luar daerah karena pengobatan atau keperluan mendesak, serta warga yang sedang sakit, bantuan tetap bisa diterima melalui layanan antar langsung ke rumah masing-masing.
“Kami libatkan banyak pihak agar distribusi ini bersih. Bantuan tidak dititipkan ke pemerintah desa atau kecamatan, tetapi langsung dari Pos ke penerima. Ini komitmen kami untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada penyimpangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Sibral juga menepis anggapan yang menyebut bahwa keterlambatan pada sebagian data tambahan mencerminkan kelambanan pemerintah. Ia justru menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk bekerja secara hati-hati dan teliti. Verifikasi faktual yang mendalam menjadi prioritas utama agar seluruh data penerima benar-benar valid dan tidak ada warga yang dirugikan.
Saat ini, pemerintah masih menangani sekitar 856 KK tambahan yang datanya sedang dalam proses pelaporan ke pemerintah pusat untuk tahap lanjutan. Mereka yang belum menerima bantuan pada tahap ini dijamin akan diperjuangkan pada gelombang berikutnya.
“Pemerintah daerah tidak pernah berhenti bekerja. Yang kami lakukan adalah memastikan setiap bantuan yang turun benar-benar sesuai data korban. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, semua proses terus berjalan dan yang belum menerima sedang kita perjuangkan pada tahap berikutnya,” ujar Bupati dengan tegas.
Penyaluran JADUP ini merupakan bagian dari rangkaian program pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana banjir di Pidie Jaya. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan hunian sementara (huntara), santunan bagi korban meninggal dunia, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Dengan adanya langkah konkret tersebut, narasi negatif yang menyebut pemerintah tidak bekerja dinilai telah terbantahkan oleh fakta di lapangan: bantuan hadir, proses berjalan akuntabel, dan masyarakat menerima haknya secara langsung.
(CM)
Sumber: Prokopim/Yuni
