Kadis Sosial P3A Pidie Jaya Paparkan Rincian Realisasi Bantuan Tahap I Rp184,9 Miliar kepada Bupati

Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan dampak bencana. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan digelarnya rapat kerja terfokus antara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bersama jajarannya dengan Bupati Pidie Jaya, Senin (atau tanggal dapat disesuaikan). Pertemuan yang berlangsung di ruang Dinas Sosial tersebut membahas secara mendalam laporan komprehensif penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam pemaparan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial P3A Pidie Jaya, Azharyadi, S.Pi., M.M., menyampaikan data secara rinci, terstruktur, dan akurat. Fokus utama laporan adalah realisasi penyaluran Bantuan Tahap I yang telah mencapai 14.609 jiwa dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp184.961.100.000 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

"Kami sampaikan secara terbuka bahwa penyaluran Tahap I ini sudah berjalan sesuai mekanisme. Bantuan yang disalurkan beragam, mulai dari stimulan sosial ekonomi, perlengkapan isi hunian, jaminan hidup (Jadup), bantuan bagi korban luka berat, hingga santunan kematian untuk ahli waris," ujar Azharyadi di hadapan Bupati.

Rincian Penerima per Kecamatan

Azharyadi memerinci jumlah penerima manfaat di delapan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya. Data ini menunjukkan skala dampak bencana yang tidak merata, dengan kecamatan Meureudu menjadi yang tertinggi:

1. Kecamatan Meureudu: 4.222 jiwa
2. Kecamatan Ulim: 1.930 jiwa
3. Kecamatan Jangka Buya: 1.023 jiwa
4. Kecamatan Bandar Dua: 1.257 jiwa
5. Kecamatan Meurah Dua: 2.763 jiwa
6. Kecamatan Bandar Baru: 909 jiwa
7. Kecamatan Panteraja: 1.112 jiwa
8. Kecamatan Trienggadeng: 1.393 jiwa

Bantuan Khusus: Luka Berat dan Santunan Kematian

Selain bantuan reguler, Kadis Sosial P3A juga memaparkan data bantuan khusus yang sangat dinantikan oleh korban dan keluarga terdampak:

· Korban Luka Berat: Bantuan telah terealisasi penuh kepada 23 orang. Setiap korban menerima bantuan dengan total anggaran keseluruhan mencapai Rp115.000.000. (Rata-rata per orang sekitar Rp5 juta, tergantung tingkat keparahan dan kebutuhan medis).
· Santunan Korban Meninggal Dunia: Pemerintah telah menyalurkan santunan kepada 56 ahli waris dari korban yang meninggal dunia. Total nilai santunan yang telah dikucurkan mencapai Rp840.000.000, yang berarti masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp15.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usulan Tahap Selanjutnya dan Proses Verifikasi

Lebih lanjut, Azharyadi menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan data usulan untuk tahap penyaluran selanjutnya. Usulan ini mencakup masyarakat terdampak yang hingga saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, meliputi komponen stimulan sosial ekonomi, isi hunian, jaminan hidup, bantuan luka berat, dan santunan kematian.

"Seluruh data usulan ini sudah kami ajukan secara resmi ke pemerintah pusat. Saat ini, data tersebut sedang dalam proses verifikasi dan validasi ulang yang sangat ketat. Kami targetkan proses ini selesai dalam waktu dekat agar bantuan tahap berikutnya segera dapat disalurkan," tegas Azharyadi.

Komitmen Bupati: Tepat Sasaran dan Adil

Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyimemberikan apresiasi atas kinerja Dinas Sosial P3A yang dinilai telah bekerja profesional dan transparan. Namun, beliau juga mengingatkan agar proses verifikasi dan validasi data usulan dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak mendapatkan, atau sebaliknya. Data harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun di lapangan. Pastikan seluruh masyarakat terdampak menerima haknya secara adil dan merata," pesan Bupati dalam arahannya.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan penyaluran bantuan ini, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga distribusi akhir. Langkah ini diambil sebagai wujud kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat dan upaya pemulihan pasca-bencana secara menyeluruh.
(CM)