Refleksi 38 Hari Bencana Pidie Jaya dan Panggilan untuk Membangun Kembali yang Lebih Tangguh Menyongsong 2026

Berita Opini Oleh CM Cek Mad (Jurnalis Pidie Jaya)

Memasuki hari ke-38 pasca-bencana, kabut kepedihan masih menyelimuti Pidie Jaya. Tahun baru 2025 yang seharusnya dirayakan dengan sukacita, justru diwarnai oleh deru mesin pembersihan, kesibukan dapur umum, dan wajah-wajah lelah yang memandang pada puing-puing sisa rumah dan kehidupan. "Air kiriman" dari gunung, yang membawa serta lumpur dan kayu-kayu besar, bukan hanya merusak infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan, dan rumah, tetapi juga menggerus fondasi sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap hari yang dilalui adalah perjuangan melelahkan melawan trauma, ketidakpastian, dan upaya bertahan.

Refleksi pahit ini harus menjadi titik tolak bagi sebuah transformasi, terutama ketika kita kini memandang ke tahun 2026. Bencana ini bukan peristiwa tunggal yang berakhir setelah air surut. Ia adalah cermin yang memantulkan beberapa kegagalan sistemik.

Pertama, kegagalan dalam mitigasi dan early warning system. Sejauh mana sistem peringatan dini berbasis komunitas benar-benar berfungsi? Apakah analisis kerentanan wilayah, terutama terkait perubahan penggunaan lahan di hulu, sudah menjadi prioritas? Lumpur dan kayu besar yang menjadi "amunisi" banjir bandang adalah bukti nyata degradasi lingkungan di daerah tangkapan air.

Kedua, respons dan koordinasi. Meski upaya tanggap darurat telah dilakukan, sering kali terasa tambal sulam dan tidak menyentuh akar persoalan korban. Distribusi bantuan yang tidak merata, komunikasi yang kerap tumpang-tindih, dan pendataan korban yang lambat memperpanjang penderitaan. Masyarakat tidak hanya butuh sembako, tetapi juga kepastian dan pemulihan martabat.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah fase rekonstruksi dan pembangunan kembali. Inilah esensi menyongsong tahun 2026. Pembangunan kembali (rebuilding) tidak boleh sekadar mengembalikan keadaan seperti semula (build back as usual). Paradigma yang harus dipegang adalah "Build Back Better" (Membangun Kembali yang Lebih Baik) dan "Build Forward Safer" (Membangun ke Depan yang Lebih Aman).

Menuju 2026, langkah konkret harus diambil:

1. Rekonstruksi Berbasis Data dan Partisipasi: Pembangunan rumah dan infrastruktur publik harus didasarkan pada pemetaan risiko detail dan melibatkan partisipasi penuh masyarakat terdampak. Mereka adalah ahli terkait lingkungan dan kebutuhan mereka sendiri.
2. Rehabilitasi Lingkungan Hulu Secara Serius: Program penghijauan, pembuatan sabuk hijau, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan kritis di hulu harus menjadi program prioritas daerah dan provinsi. Tanpa ini, Pidie Jaya akan terus hidup dalam ancaman "kiriman gunung".
3. Penguatan Infrastruktur Tahan Bencana: Jembatan, jalan, dan saluran drainase harus dirancang ulang dengan standar teknis yang mempertimbangkan debit air ekstrem. Pembangunan escape building atau titik evakuasi vertikal di zona rawan banjir bandang perlu dipertimbangkan.
4. Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan: Bantuan tidak boleh bersifat konsumtif semata. Perlu program pemulihan mata pencaharian, pelatihan keterampilan baru, dan akses permodalan agar masyarakat bisa bangkit secara mandiri.
5. Trauma Healing dan Pendidikan Kebencanaan: Pemulihan psikologis jangka panjang untuk korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan, sama pentingnya dengan pemulihan fisik. Pendidikan kebencanaan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari komunitas.

Memasuki tahun 2026, bayangan banjir bandang di penghujung 2025 harus menjadi ingatan kolektif yang menggerakkan, bukan melumpuhkan. Pidie Jaya berhak untuk tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh menjadi wilayah yang lebih tangguh, lebih terhubung, dan lebih siap menghadapi tantangan alam.

Tahun baru 2026 ini2 harus disambut dengan fondasi rumah yang lebih kokoh, sistem peringatan yang lebih cerdas, hutan yang lebih hijau di hulu, dan yang terpenting, harapan yang lebih nyata di mata setiap warga. Perjalanan 38 hari ini adalah luka yang dalam, tetapi dari lumpur dan puing itulah, tekad untuk membangun masa depan yang lebih aman harus lahir. Tanggung jawab itu tidak hanya ada di pundak pemerintah, tetapi juga pada seluruh elemen masyarakat dan kita semua untuk mengawal dan mendukung proses panjang ini. (CM)