Dewan Pers menilai negara makin tidak demokratis karena kebijakan pemerintah memicu bencana dan membatasi akses informasi, sehingga rakyat kecil menderita, kesulitan mengetahui haknya, dan penderitaan mereka kerap dianggap biasa tanpa keadilan nyata

Dewan Pers menilai demokrasi Indonesia kian memburuk akibat kebijakan negara yang membatasi akses informasi publik, sehingga rakyat kesulitan mengetahui hak-haknya dan memahami akar penderitaan mereka sendiri.

Kebijakan pemerintah pusat yang berlandaskan UU Ciptaker, UU Minerba, dan proyek strategis nasional disebut menjadi sumber berbagai bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga daerah lain, yang dampaknya paling berat dirasakan oleh masyarakat kecil.

Akibat kurangnya informasi yang jernih, murah, dan bebas, penderitaan rakyat kerap dianggap peristiwa biasa, hanya memicu keprihatinan sesaat tanpa perlindungan dan keadilan nyata.

Pemerintah kudu berhenti berlindung di balik UU lan langsung buka keran informasi supaya proyek strategis nasional ora terus memicu bencana bagi rakyat jelata. 😔

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://dewanpers.or.id/read/news/12-12-2025-dewan-pers-negara-semakin-tidak-demokratis

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem