Fase Pertimbangan Tambahan menjamin keberlanjutan hukum dan sosial sistem dengan menyelaraskan operasi teknis pada regulasi Indonesia seperti UU PDP dan UU ITE, serta pelatihan kapasitas bagi pejabat, auditor, dan vendor agar mampu mengelola sistem

Pertimbangan tambahan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem blockchain tidak hanya secara teknis baik tetapi juga sah secara hukum dan berkelanjutan secara sosial di Indonesia. Desain teknis dapat membentuk tulang punggung sistem, tetapi pertimbangan ini bertindak sebagai darah kehidupan yang memungkinkan sistem tersebut berfungsi secara efektif di dunia nyata. Seberapa canggih pun teknologinya, teknologi tersebut akan gagal jika tidak memiliki pengakuan hukum atau jika penggunanya tidak memahami mengapa dan bagaimana teknologi tersebut harus digunakan.

Kepatuhan terhadap peraturan memberikan landasan hukum bagi sistem anti-korupsi berbasis blockchain. Agar data yang dihasilkannya dapat diterima di pengadilan dan agar operasinya sah, sistem tersebut harus sesuai dengan hukum Indonesia. Salah satu kekhawatiran utama adalah privasi data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Karena catatan blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, konsep hukum "hak untuk dilupakan" menciptakan dilema teknis. Hal ini diatasi dengan menyimpan informasi identitas pribadi di luar blockchain dan hanya mencatat hash kriptografi anonim pada blockchain.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sama pentingnya. Tanda tangan digital dan kontrak pintar harus mengikat secara hukum, artinya sistem harus bergantung pada tanda tangan elektronik bersertifikat, atau Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi. Dengan pendekatan ini, transaksi yang tercatat di blockchain memiliki otoritas hukum yang sama dengan dokumen yang dinotariskan ketika disajikan di pengadilan. Selain itu, persyaratan kedaulatan data harus dihormati. Regulasi seringkali mengharuskan data pemerintah yang sensitif diproses dan disimpan di Indonesia, sehingga node blockchain harus dipilih sedemikian rupa sehingga memastikan residensi data domestik dan menjaga keamanan nasional serta kontrol regulasi.

Di luar kepatuhan hukum, kapasitas manusia merupakan faktor penentu keberhasilan adopsi. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi blockchain adalah kesenjangan pengetahuan di antara pengguna. Karena korupsi seringkali bersembunyi di balik kompleksitas, solusi yang efektif harus transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan perlu beralih dari alur kerja berbasis kertas dan belajar mengelola identitas digital. Pelatihan mereka harus menekankan manajemen kunci pribadi dan penggunaan antarmuka sistem yang benar, karena kesalahan yang tercatat pada buku besar yang tidak dapat diubah tidak dapat dibatalkan.

Auditor juga memainkan peran sentral dalam memberantas korupsi. Lembaga-lembaga seperti BPK dan KPK harus mampu menganalisis dan menginterpretasikan data blockchain secara efektif. Hal ini membutuhkan pelatihan khusus dalam forensik blockchain, yang memungkinkan auditor untuk melacak aliran keuangan, mendeteksi pola mencurigakan, dan mengungkap kolusi melalui dasbor transparansi. Pada saat yang sama, pemasok—terutama usaha kecil dan menengah—harus didukung melalui proses pendaftaran yang sederhana dan mudah diakses. Memberikan pelatihan yang jelas bagi para vendor ini memastikan bahwa bisnis lokal tidak dikecualikan karena kompleksitas teknis dan bahwa persaingan tetap adil.

Dengan memberikan prioritas yang sama pada kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem blockchain berkembang melampaui eksperimen teknologi jangka pendek. Sebaliknya, sistem ini menjadi lembaga yang tahan lama dan didukung secara hukum yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan dalam jangka panjang.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/sistem-rantai-pasokan-pemerintah-berbasis-blockchain-dapat-dibangun-melalui-perencanaan-yang-matang-termasuk-menentukan-ruang

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem