Perdebatan antara Joko Widodo dan Cucun Ahmad Syamsurijal soal penggagas revisi UU KPK 2019 menyorot pelemahan kewenangan KPK, sementara rakyat menanggung dampak korupsi dan saling bantah elite

Perdebatan antara Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal soal siapa penggagas revisi UU KPK kembali membuka luka lama, sementara rakyat harus menanggung dampak pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.

Revisi tahun 2019 yang disepakati DPR dan pemerintah membuat KPK kehilangan sejumlah kewenangan penting, sehingga upaya pemberantasan korupsi dinilai melemah dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang selama ini menjadi korban praktik korupsi.

Di tengah saling bantah elite politik dan tudingan “cuci tangan” dari Indonesia Corruption Watch, penderitaan rakyat akibat korupsi—seperti berkurangnya layanan publik dan tersendatnya kesejahteraan—kembali terabaikan.

Sawise rakyat sengsara akibat korupsi yang merajalela, saiki para elit nyoba cuci tangane. Mpu prihatin. 😔

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://www.tempo.co/politik/jokowi-soal-revisi-uu-kpk-dpr-masyarakat-sudah-cerdas-2116169

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem