Pertimbangan tambahan menjamin keberhasilan jangka panjang sistem dengan mengatasi skalabilitas melalui penyimpanan off-chain, memperkuat keamanan lewat kontrol akses dan audit ketat, serta jaga kepatuhan hukum dan kedaulatan data dalam setiap transaksi
Pertimbangan Tambahan ini memainkan peran penting dalam menentukan kelangsungan jangka panjang dan pembelaan hukum sistem blockchain antikorupsi setelah penerapan awalnya. Pertimbangan ini memastikan sistem terus berfungsi secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar hukum seiring perkembangannya.
Skalabilitas: Menangani Volume Transaksi yang Diharapkan
Skalabilitas mengacu pada kapasitas sistem untuk mengelola peningkatan jumlah peserta dan transaksi tanpa masalah kinerja seperti pengiriman data yang lambat atau penundaan transaksi. Jika sistem tidak dapat mempertahankan kecepatan dan keandalannya, pengguna mungkin akan kembali ke sistem lama yang lebih rentan terhadap korupsi.
Pilihan platform blockchain memiliki efek langsung pada skalabilitas. Platform berizin seperti Hyperledger Fabric umumnya menawarkan throughput transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan blockchain publik karena menggunakan mekanisme konsensus yang efisien seperti Raft. Untuk menjaga kinerja tetap tinggi, hanya data minimal dan penting—seperti hash, ID, dan stempel waktu—yang boleh disimpan langsung di blockchain. Berkas yang lebih besar, termasuk laporan audit dan gambar, sebaiknya disimpan di luar jaringan (off-chain) menggunakan sistem terdistribusi seperti IPFS, dengan hanya hash amannya yang tercatat di buku besar. Selain itu, arsitektur jaringan harus dioptimalkan dengan cermat, memastikan distribusi antar-peer yang tepat dan kebijakan pengesahan transaksi yang mampu mendukung rantai pasok Indonesia yang bergerak cepat.
Keamanan: Melindungi Data Sensitif
Meskipun teknologi blockchain menyediakan keamanan kriptografi bawaan, infrastruktur di sekitarnya juga harus diperkuat—terutama dalam aplikasi antikorupsi di mana aktor jahat akan mencoba membahayakan sistem.
Kontrol akses berizin yang ketat harus diterapkan agar hanya peserta yang berwenang dengan identitas digital terverifikasi yang dapat membaca atau menulis data. Hal ini mencegah akses tidak sah atau penyuntikan informasi palsu. Manajemen kunci kriptografi juga penting; jika kunci peserta dibobol, hal itu dapat memungkinkan pengiriman data palsu. Oleh karena itu, autentikasi multifaktor dan modul keamanan perangkat keras (HSM) harus digunakan untuk melindungi akses kunci. Lebih lanjut, semua kontrak pintar, khususnya Kontrak Pelepasan Pembayaran, harus menjalani audit keamanan yang komprehensif dan independen sebelum diterapkan untuk mendeteksi dan menghilangkan kerentanan yang dapat melemahkan perlindungan antikorupsi.
Regulasi: Tetap Terkini dalam Teknologi dan Hukum
Lingkungan regulasi dan teknologi seputar blockchain berkembang pesat, sehingga kepatuhan dan adaptasi berkelanjutan menjadi penting.
Peraturan Indonesia tentang kedaulatan data dan transfer data lintas batas perlu dipatuhi. Bahkan dalam sistem yang memiliki izin, hukum tentang lokasi penyimpanan fisik data harus dipatuhi. Para ahli hukum harus memverifikasi bahwa transaksi blockchain, tanda tangan digital, dan hasil kontrak pintar—seperti pelepasan pembayaran bersyarat—mengikat secara hukum dan dapat diterima di pengadilan, terutama untuk digunakan oleh otoritas antikorupsi seperti KPK. Selain itu, mekanisme tata kelola, sebagaimana didefinisikan pada Langkah 1, harus ditetapkan untuk mengelola pembaruan rutin pada platform blockchain, kode kontrak pintar, dan API. Hal ini memastikan sistem mendapatkan manfaat dari patch keamanan dan peningkatan teknologi yang sedang berkembang.
Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ini, sistem blockchain berevolusi dari proyek percontohan sementara menjadi infrastruktur yang tangguh, sah secara hukum, dan tahan lama yang mampu mendukung tata kelola yang transparan dalam jangka panjang.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.