Tahap Infrastruktur Teknis menuntut pemilihan Platform Blockchain Berizin yang skalabel dan patuh regulasi, penetapan skema Standarisasi Data terpadu, serta penerapan langkah keamanan kuat meliputi kontrol akses dan enkripsi guna menjaga data sensitif
Tahap Infrastruktur Teknis mengubah ide-ide dari tahap perencanaan menjadi sistem digital yang berfungsi, aman, dan terukur. Pada tahap ini, pilihan teknologi krusial dibuat yang akan membentuk keandalan, kinerja, dan kredibilitas jangka panjang sistem.
Memilih Platform Blockchain
Memilih platform blockchain yang sesuai adalah pilihan teknis yang paling penting. Untuk aplikasi berskala besar di tingkat pemerintah, blockchain berizin umumnya lebih disukai daripada jaringan terbuka tanpa izin. Model berizin memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mengontrol siapa yang dapat bertindak sebagai node validasi dan siapa yang dapat mengakses informasi rahasia, yang secara langsung mendukung kewajiban regulasi dan kebutuhan keamanan nasional.
Keputusan ini harus mempertimbangkan skalabilitas secara mendalam karena platform harus menangani volume transaksi yang tinggi dari lembaga nasional, provinsi, dan kota. Platform ini juga harus menyediakan fitur keamanan bawaan yang solid. Platform perusahaan seperti Hyperledger Fabric dan Quorum menawarkan saluran data privat dan fungsi tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan sektor publik.
Standardisasi Data
Karena blockchain menghasilkan riwayat yang tidak dapat diubah, setiap data yang salah atau tidak konsisten menjadi permanen. Oleh karena itu, standardisasi data sangat penting untuk menjaga kegunaan dan keandalan buku besar. Proses ini melibatkan pembuatan skema data terpadu—struktur dan format bersama yang berisi elemen-elemen wajib seperti entri anggaran, pengidentifikasi transaksi, stempel waktu, data vendor, dan tag kategoris—yang harus diadopsi oleh setiap entitas pemerintah. Konsistensi tersebut memungkinkan sistem untuk menggabungkan informasi dari berbagai kementerian dan kantor wilayah tanpa konflik, sehingga analisis dan perbandingan dapat diandalkan. Tanpa standar bersama, informasi akan menjadi tidak konsisten, mengaburkan pola, dan mempersulit audit.
Langkah-Langkah Keamanan
Kepercayaan publik dan keyakinan pemerintah bergantung pada keamanan yang kuat, sehingga strategi perlindungan yang komprehensif menjadi sangat penting. Meskipun kriptografi blockchain telah menegakkan integritas data dengan mencegah perubahan yang tidak sah, platform tersebut masih membutuhkan pertahanan terhadap intrusi dan serangan siber. Sistem harus menerapkan kontrol akses pengguna yang terperinci sehingga warga negara hanya dapat melihat informasi agregat, auditor dapat memeriksa detail transaksi lengkap, dan personel perbendaharaan dapat melakukan operasi penulisan pada buku besar.
Sistem ini juga harus menerapkan protokol enkripsi modern untuk melindungi data atau informasi off-chain yang bergerak melintasi jaringan. Pemantauan keamanan berkelanjutan, uji penetrasi berkala, dan audit terjadwal diperlukan untuk mendeteksi kerentanan sejak dini dan mengatasinya sebelum dapat dieksploitasi.
Pemilihan platform blockchain, perancangan kerangka kerja data, dan penerapan perlindungan keamanan secara bersama-sama membentuk fondasi inti sistem belanja publik yang transparan dan andal.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.






Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.