Tahap Pengembangan dan Implementasi menerjemahkan rencana menjadi sistem nyata dengan membangun blockchain berizin dan kontrak cerdas, merancang antarmuka intuitif bagi semua pihak, serta melakukan migrasi dan integrasi data pemerintah secara cermat
Tahap Pengembangan dan Implementasi adalah titik di mana desain strategis yang telah dibuat sebelumnya diubah menjadi sistem antikorupsi yang operasional. Tahap ini menuntut pemrograman yang presisi, keterampilan integrasi yang kuat, dan fokus yang jelas pada pengalaman pengguna agar teknologi yang dihasilkan tetap andal dan mudah digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
Pembuatan platform blockchain dan kontrak pintarnya merupakan inti teknis dari tahap ini. Karena blockchain berizin lebih diutamakan karena keamanan dan kontrol administratifnya, jaringan harus dibangun dan diterapkan di seluruh simpul pemerintah yang berpartisipasi. Kontrak pintar adalah terobosan nyata, berfungsi sebagai perjanjian yang dapat dijalankan sendiri dengan aturan pengadaan yang ditulis langsung ke dalam kode.
Dalam konteks antikorupsi, kontrak pintar ini mengotomatiskan seluruh alur kerja pengadaan. Kontrak pintar menangani pengajuan penawaran yang aman, memvalidasi kelayakan vendor, membuka penawaran pada waktu yang telah ditentukan, menerapkan aturan evaluasi yang telah ditentukan seperti matriks penilaian atau logika penawaran terendah, dan secara otomatis mencatat pemberian kontrak pada buku besar setelah semua persyaratan terpenuhi. Proses otomatis ini mengurangi keterlibatan manusia dan menghilangkan peluang praktik korupsi selama evaluasi.
Sistem yang kuat juga harus mencakup Antarmuka Pengguna yang jelas dan mudah diakses karena backend yang paling mumpuni sekalipun tidak akan efektif tanpanya. Antarmuka harus intuitif dan dirancang untuk melayani berbagai kebutuhan setiap kelompok pemangku kepentingan.
Pejabat pemerintah mengandalkan dasbor terperinci untuk pemantauan anggaran, persiapan tender, dan persetujuan pembayaran akhir. Vendor menggunakan portal yang terlindungi untuk mengirimkan penawaran dan memantau perkembangan aplikasi mereka. Publik harus mendapatkan akses transparan dan hanya baca ke dokumen tender dan kontrak yang telah diberikan agar tujuan transparansi tercapai. Antarmuka pengguna juga memainkan peran penting dalam mengelola identitas dan izin akses yang aman, memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai atau menyetujui transaksi sistem.
Agar platform baru dapat bekerja dengan lancar dalam infrastruktur pemerintah yang ada, konektivitas yang lancar sangatlah penting. Migrasi data melibatkan pemindahan catatan pengadaan historis dan data kualifikasi vendor dari sistem lama ke lingkungan blockchain. Selain migrasi, integrasi memerlukan pengembangan API aman yang menghubungkan blockchain ke basis data pemerintah saat ini, termasuk sistem anggaran nasional dan registri pemasok.
Integrasi ini memastikan bahwa kontrak yang diberikan secara otomatis memicu komitmen dana dalam sistem penganggaran, dan pembayaran akhir hanya terjadi setelah konfirmasi pengiriman barang atau jasa melalui transaksi blockchain. Tingkat interoperabilitas ini mencegah pembentukan silo data yang terisolasi dan memastikan bahwa solusi blockchain berfungsi sebagai komponen yang andal dan terhubung sepenuhnya dalam sistem keuangan negara yang lebih luas.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.