SLC-S29/W1- Thinking and Ideas! | If You Were in Charge!

If You Were in Charge! adalah tema menarik dan momen ideal bagiku karena sedang membantu menyusun laporan seorang mahasiswa magang di sebuah instansi Pemerintah tentang "Kebebasan terkekang oleh transaksi partai politik". Aku pikir ini bukan hanya sebatas karya ilmiah, tapi kekhawatiran nyata dominasi para elit atas hak-hak warga negara lainnya yang kian tumbuh subur di negeri kami.

Sebelumnya, ada hal penting yang harus diketahui oleh pembaca sebagai landasan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan penting dalam tantangan ini; yaitu, Negara kami Indonesia bukanlah negara Monarki Absolut tapi salah satu negara pemerintahan modern yang menganut sistem presidensial dan demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara dengan partai politik terbanyak di dunia setelah India, Brasil dan Haiti. Dan, sebagai negara demokrasi setiap calon kepala negara akan sulit dimenangkan oleh kekuatan individu atau jalur independen kecuali dikendalikan oleh partai politik, karena Partai politik adalah fasilitas untuk mendapatkan kekuasaan konstitusional melalui Pemilu.

Jika diberi wewenang penuh sebagai presiden, masalah pertama: saya akan melepaskan diri dari "pemikiran dan tekanan" koalisi partai politik atau transaksi politik pemilu, kedua; Membuat kebijakan autentik yakni kebijakan murni atas dasar pemikiran substantif dan akal sehat untuk kepentingan rakyat yaitu Mengurangi beban rakyat atas pajak dan pembiayaan untuk negara dalam bentuk lainnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penjelasan;
Transaksi politik dapat mencederai demokrasi hingga berdampak pada lambannya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, karena politik transaksional adalah mahar atau pertukaran kepentingan yang harus dibayarkan dalam bentuk sebuah jabatan, hal ini menurutku akan melahirkan kekuasaan pragmatis dan dapat melemahkan bahkan menghalangi misi dan kebijakan murni dan substantif dari seorang pemimpin untuk tujuan pertumbuhan masyarakat.

Rakyat adalah sumber daya yang diperalat untuk sumber pendapatan negara. Namun, apabila rakyat pada posisi "harus membiayai" beban negara seperti fasilitas pejabat hingga fasilitas umum adalah kebijakan paling konyol. Menurutku, tanpa penyediaan lapangan kerja sekalipun rakyat miskin di Indonesia berjumlah 23,85 juta jiwa atau 8,47% dari total populasi (2025), masih mampu untuk menghidupi diri mereka dengan catatan pemerintah dapat meminimalisir kewajiban rakyat atas pajak dan diberlakukannya pemerataan hasil sumber daya alam.

Kenapa saya memilih isu ini?; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkumpul atas peraturan yang mewajibkan semua warga negara termasuk orang-orang miskin bahkan dari tangan-tangan para pemulung dan pengemis dalam bentuk pajak, bea dan pungutan (retribusi) lainnya, padahal mereka tidak pernah menikmati sejumlah fasilitas mewah yang dibangun oleh negara kecuali dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ketidak patuhan rakyat miskin atas pajak bukanlah pelanggaran tapi keterpaksaan, sedangkan penyelewengan pajak oleh orang kaya adalah prilaku kriminal karena ia bukan saja menikmati fasilitas negara secara gratis, tapi telah mengambil paksa hak-hak komunitas miskin.

Atas pemikiran tersebut saya menyetujui pemikiran sosok akademikus dan intelektual publik di Indonesia bernama Roky Gerung, bahwa; seharusnya Negara fokus dan berkomitmen mengambil pajak dari orang-orang kaya minimal dalam kategori Ultra High Net Worth Individuals sebagai sumber pendanaan untuk mensubsidi orang-orang miskin.

Tentu melahirkan ketidakpuasan bagi sebahagian pihak! dan, kebijakan ini bukan untuk memperkaya orang-orang miskin namun untuk memenuhi kecukupan ekonomi masyarakat, hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mulai dari peningkatan daya beli, peningkatan kualitas konsumsi, tumbuhnya bisnis-bisnis kreatif dan dapat meningkatkan stabilitas sosial yakni meminimalisir tumbuhnya kriminalitas.

Keputusan sulit yang harus saya ambil adalah: Sebagaimana tulisan di atas, Mempertahankan kualitas demokrasi dengan cara membebaskan diri dari transaksi politik adalah hal sulit, karena Kehadiran lembaga legislatif secara tidak langsung akan menghambat kebijakan murni seorang pemimpin negara jika tanpa sharing kepentingan. Ini fakta yang terjadi di negara kami sejak lama! Disisi lain, seorang pemimpin negara harus menyambut baik produk konstitusional dari gerakan demokrasi ini sebagai pengontrol dan penyalur aspirasi masyarakat.

Saat ini kehadiran lembaga legislatif fungsinya lebih dominan sebagai fasilitas untuk mendapatkan kekuasaan konstitusional melalui Pemilu. Bukan sepenuhnya berfungsi untuk membela hak dan kepentingan rakyat.

Bagaimana menjelaskan keputusan ini kepada orang-orang yang tidak setuju dengan anda. Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa,
Pertama: Dinamika koalisi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jika makna demokrasi dari koalisi partai di implementasikan sebagai bentuk "balas Budi" karena eksekutif harus memenuhi keinginan bukan kebutuhan partai, ini logika! Meskipun dalam bahasa politis mereka memperhalus istilah tersebut dengan argumen "pendukung stabilitas" dan "pengawasan terhadap kebijakan pemerintah".

Kedua: kapasitas orang-orang miskin dalam kategori "Impoverished and Needy" tidak layak (unfitting) dibebankan untuk menanggung fasilitas para pejabat dan dijadikan sebagai penyicil utang negara, sedangkan pendapatan orang-orang miskin per hari tidak dapat mencukupi separuh dari total kebutuhan mereka setiap hari.

Jika menurut anda Kemiskinan adalah beban negara, penghalang lajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, maka bantu dan berdayakan hingga mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk hidup berkecukupan dalam sektor ekonomi dan finansial. Ini salah satu jalan mempercepat kemajuan sebuah negara. Dan, pembatasan ekspor sebahagian kekayaan alam untuk mendukung kebijakan internal untuk misi kemakmuran bersama; dan Pemerintah wajib bermitra dengan orang kaya untuk membantu komunitas miskin dengan sistem pajak dan subsidi.

Dengan hormat mengundang Bapak @muzack1 @mahadisalim dan @paholags