Pengembangan kontrak pintar menerjemahkan hukum pengadaan Indonesia ke dalam kode yang mengeksekusi diri, memakai logika if-then untuk mengotomatisasi pembayaran dan penalti berdasarkan verifikasi tahapan melalui umpan data nyata bernama oracle
Dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, pengembangan kontrak pintar mengacu pada pengubahan peraturan pengadaan publik yang kompleks menjadi kode yang tidak dapat diubah dan dapat dieksekusi sendiri. Langkah ini mengubah kerangka kebijakan konseptual menjadi sistem "tanpa kepercayaan" yang berfungsi, di mana pembayaran, penalti, dan kewajiban ditegakkan oleh logika terprogram, bukan oleh kebijaksanaan manusia.
Fokus utama adalah membangun kontrak elektronik yang secara teknis aman dan sah secara hukum menurut hukum Indonesia, termasuk kepatuhan terhadap Pasal 1320 KUHP. Pengembang memprioritaskan keamanan dengan menerapkan metode verifikasi formal dan menggunakan pustaka sumber terbuka yang sudah mapan seperti OpenZeppelin untuk mencegah kerentanan seperti serangan re-entrancy atau akses tidak sah. Pada saat yang sama, kemampuan audit dipastikan dengan menandatangani setiap transaksi secara kriptografis. Di Indonesia, hal ini memerlukan integrasi dengan otoritas sertifikasi (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, atau PsrE) yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga proses penandatanganan digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan stempel fisik atau materai.
Logika kontrak pemerintah kemudian diekspresikan sebagai seperangkat aturan bersyarat yang terstruktur. Pengembang mendefinisikan variabel hasil yang mewakili hasil yang terukur, seperti menyelesaikan fondasi jembatan atau mengirimkan sejumlah laptop tertentu. Kontrak dibagi menjadi beberapa tahapan, misalnya pada penyelesaian 30 persen dan 60 persen, dan tetap terkunci hingga data terverifikasi mengkonfirmasi bahwa setiap fase telah tercapai. Setelah suatu tahapan divalidasi, ketentuan pembayaran otomatis memicu pelepasan dana dari rekening escrow pemerintah, menghilangkan peluang bagi pejabat untuk menunda pembayaran guna meminta suap. Karena tidak semua situasi bersifat biner, mekanisme penyelesaian sengketa juga disematkan. Ini mungkin termasuk jalan keluar atau proses arbitrase multi-tanda tangan yang memungkinkan pihak ketiga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), untuk menghentikan sementara kontrak, meninjau bukti di luar rantai, dan secara manual menyetujui penyelesaian.
Untuk menghubungkan logika di dalam rantai dengan kondisi dunia nyata, kontrak pintar bergantung pada oracle, yang berfungsi sebagai umpan data tepercaya. Untuk proyek infrastruktur, oracle dapat memverifikasi kemajuan menggunakan citra satelit atau data dari sensor IoT yang tertanam dalam material seperti beton. Oracle juga menyinkronkan informasi keuangan dengan menghubungkan blockchain ke sistem keuangan pemerintah Sakti atau ke infrastruktur Rupiah Digital di bawah Proyek Garuda, mengkonfirmasi ketersediaan anggaran dan melaksanakan transfer rupiah yang sebenarnya.
Dengan mengkodekan semua parameter ini secara tepat, sistem ini menciptakan lingkungan "kode adalah hukum". Pendekatan ini melindungi kontraktor yang jujur sekaligus membuat aktor korup secara matematis tidak mungkin mengubah ketentuan atau hasil kontrak setelah pelaksanaan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.