Pengawas dan Pemilu Berintegritas | Supervisory and Election with Integrity

TAHAPAN pemilihan umum masih belum dimulai, namun suasana ‘kegaduhan’ sudah mulai terasa. Rekrutmen kelompok penyelenggara pengawasan saat ini sedang berjalan. Tidak hanya di Provinsi Aceh, daerah lain juga mulai merekrut panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) untuk kabupaten/kota.

Saya ikut meramaikan sebagai kontestan dalam pemilihan tersebut bersama puluhan calon yang lainnya. Setelah lolos ujian tulis, semua peserta diharuskan mengikuti seleksi berikutnya, yakni wawancara dengan panitia seleksi. Bila lolos lagi, akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan komisioner Bawaslu Aceh.

Kali ini, untuk peserta dari pantai timur Aceh, masuk dalam regional 3. Seluruh proses seleksi berlangsung di Kota Langsa. Sedangkan sebelumnya, seleksi untuk wilayah ini berlangsung di Lhokseumawe. Barang kali hal ini dilakukan untuk pemerataan agar peserta yang dari kabupaten/kota ujung timur tidak selalu harus ke Lhokseumawe. Seperti dari Tamiang, Langsa dan Aceh Timur. Kini mereka lebih mudah, karena jarak tempuh lebih dekat.

Namun meski menjadi jauh dari sebelumnya, saya cukup enjoy mengikuti ujian di Kota Langsa. Ujian tulis digelar di Kampus IAIN Zawiyah Cot Kala. Sebelumnya saya belum pernah ke kampus ini, karena ujian di gelar di sana pada minggu ketiga Juli lalu, akhirnya saya bisa melihat suasana kampus baru tersebut.

Hari Minggu, 30 Juli kemarin, wawancara dengan panitia seleksi juga berlangsung di Kota Langsa, yaitu di Hotel Kartika. Nah, ke depan, bagi yang lolos akan mengikuti ujia kepatutan dan kelayakan di kota dingin Takengon. Ini masih informasi yang belum terkonfirmasi. Tapi bila ini benar, tentu akan cukup menyenangkan bagi calon peserta. Karena suasana yang sejuk, tentu akan memberi dampak yang baik bagi peserta. Sekalian refreshing jadinya. Bisa ngopi di kebun kopi atau menikmati suasana ketinggian di lokasi wisata Pantan Terong.

Apa tugas dan wewenang pengawas pemilu?

Tugas dan wewenang pengawas pemilu di level kabupaten/kota adalah: mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya.

Jadi mereka harus mengawasi semua tahapan pemilu yang diawali dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap. Mengawasi proses pencalonan, mengawasi pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Di luar itu, panwaslu juga harus mengawasi pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Mengawasi proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu.

Intinya, panwaslu harus memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada agar pemilu yang berjalan itu menjadi pemilu yang berintegritas (election integrity).

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, panwaslu juga berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Panwaslu ini beranggotakan tiga orang. Namun ke depan sepertinya akan berubah dengan lahirnya regulasi baru. Status panwaslu yang bersifat adhoc disebut-sebut ke depannya juga akan dipermanenkan seperti halnya KPU kabupaten/kota.

Untuk menjadi anggota panwaslu ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, di antaranya berusia paling rendah 30 tahun. Berpendidikan paling rendah S1. Berdomisili di wilayah kabupaten/kota sesuai KTP. Tidak pernah jadi anggota parpol atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun. Tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih, serta sejumlah persyaratan lainnya.

@zainalbakri

---

vote, follow and re-steem me.

---