SEKILAS PANDANG TENTANG PERHUTANAN SOSIAL

Kebijakan dan Program Pemerintah Indonesia saat ini ingin memperbanyak hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dari 1% menjadi 10%. Target hutan yang akan dikelola masyarakat hingga tahun 2019 adalah seluas 12.7 juta hektar.

Guna mendukung percepatan pengelolaan hutan oleh masyarakat, KLHK mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), yang menunjukkan lokasi-lokasi Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 12.7 juta hektar. PIAPS berguna sebagai dasar untuk pengajuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat, terutama yang lokasinya pada hutan negara yang belum ada izinnya. Untuk Kemitraan Kehutanan berada pada hutan negara yang telah ada izin pengelolaannya. Sementara Hutan Adat, merupakan pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara.

Kendatipun telah ditentukan lokasi Perhutanan Sosial melalui PIAPS, namun masih tetap terbuka kemungkinan untuk masyarakat mengusulkan lokasi Perhutanan Sosial melalui mekanisme revisi peta PIAPS yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 83/2016, Perhutanan Sosial sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat dikategorikan ke dalam 5 sistem pengelolaan yaitu 1) Hutan Adat 2) Hutan Kemasyarakatan, 3) Hutan Desa, 4) Kemitraan Kehutanan, 5) Hutan Tanaman Rakyat.

ENGLISH

Policies and Programs The Government of Indonesia currently wants to increase forest that can be managed by the community. The Indonesian government wants to improve the management of forest areas by the community from 1% to 10%. The forest target to be managed by the community until 2019 is 12.7 million hectares.

In order to support community forest management acceleration, KLHK Indicative Map Map of Social Forestry Area (PIAPS), which shows the locations of Social Forestry of approximately 12.7 million hectares. PIAPS is useful as a basis for the submission of Village Forest, Community Forest, and Community Plantation Forest, which is being built on state forests that have not yet been licensed. For Forestry Partnership is in existing state forest management permit. While customary forest, is the recognition and provision of customary law community areas in state forest areas and outside state forest areas.

Even though the location of Social Forestry has been determined through PIAPS, there is still possibility for disaster communities in the location of Social Forestry through PIAPS map revision mechanism which is done every 6 months.

Based on LHK Ministerial Regulation no. 83/2016, Social Forestry as part of sustainable forest system within state forest area or customary forest / customary forest is categorized into 5 management systems 1) Indigenous Forest 2) Community Forest, 3) Village Forest, 4) Forestry Partnership , 5) Community Plantation Forest.

Sekian dan Terimakasih
Semoga Postingan Ini Bermanfaat Untuk Para Steemians Dalam Hal Menjaga Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial
Salam Lestari
Regards,
@alkhalidi92