Percepatan Rehabilitasi Pasca Banjir di Pidie Jaya: Bupati Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan TNI-Polri Jelang Supervisi Lapangan
Pidie Jaya, 3 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam menangani dampak bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Menjelang pelaksanaan supervisi lapangan yang dijadwalkan pada Rabu, 4 Maret 2026 besok, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, bersama Wakil Bupati Hasan Basri, ST, MM, menggelar audiensi strategis dengan Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Pidie Jaya pada Selasa sore itu dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, M.PH, para asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta undangan terkait lainnya.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan mematangkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat keamanan dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana. Tim Supervisi yang hadir akan melakukan pengawasan ketat, pengecekan langsung ke lokasi-lokasi terdampak, serta memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Pidie Jaya.
Dalam sambutannya, Bupati Sibral Malasyi memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa normalisasi sungai dan pembersihan material banjir di berbagai titik telah dilakukan secara masif, meskipun tantangan di lapangan masih cukup berat.
“Kami tidak tinggal diam. Sejak hari pertama banjir surut, kami telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Alat berat dan mobil dump truck terus kami operasikan untuk membersihkan lumpur dan puing-puing. Kami juga bersinergi dengan TNI dan Polri yang sangat luar biasa membantu di lapangan. Memang, beberapa infrastruktur yang sempat kami perbaiki kembali rusak akibat derasnya arus susulan, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk terus bergerak,” ujar Bupati Sibral.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa para pengungsi telah direlokasi ke hunian sementara (huntsara) yang disiapkan oleh pemerintah. Bantuan logistik dari pemerintah pusat juga telah didistribusikan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir. Ia menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendampingi tim supervisi selama proses evaluasi dan analisis di lapangan. “Kami siap memfasilitasi dan mendampingi tim untuk turun langsung. Kami ingin memastikan bahwa setiap data yang disampaikan akurat dan setiap program yang dijalankan benar-benar optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Hasan Basri menyoroti dampak jangka panjang dari bencana banjir, terutama pada sektor ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kerusakan pada lahan pertanian (sawah) dan tambak ikan milik warga berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik. Di balik lumpur dan puing-puing, ada mata pencaharian masyarakat yang hancur. Sawah-sawah terendam lama, tambak-tambak rusak. Ini akan berdampak langsung pada pendapatan mereka. Oleh karena itu, kami sangat berharap kementerian terkait, terutama Kementerian PUPR, dapat lebih aktif hadir di lapangan. Kami minta dukungan anggaran yang disalurkan harus benar-benar berdasarkan data dan kebutuhan riil, jangan sampai ada kesenjangan antara data di atas kertas dan kenyataan di lapangan,” ungkap Hasan Basri.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pascabencana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang komprehensif. Selain perbaikan infrastruktur, ia menyoroti kebutuhan tambahan yang mendesak, seperti penyediaan mobil tangki air bersih, mobil pengangkut sampah, serta penetapan lokasi pembuangan akhir (LPA) dan pemetaan lumpur sisa banjir.
Di sisi lain, perwakilan dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Laksamana TNI Mayjen Nouldy Tangka, menjelaskan bahwa kunjungan timnya bertujuan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan sesuai dengan instruksi presiden dan memberikan manfaat nyata.
“Kunjungan kami ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, memastikan pendataan infrastruktur yang rusak dilakukan secara akurat dan terperinci. Dengan data yang valid, maka percepatan rehabilitasi bisa berjalan tepat sasaran. Masyarakat Pidie Jaya harus segera merasakan kembali normalitas kehidupan mereka,” tegas Mayjen Nouldy Tangka.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melakukan pengecekan lapangan ke sejumlah titik prioritas, seperti kawasan tanggul sungai yang jebol, permukiman terdampak parah, serta lahan pertanian dan tambak yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap hasil supervisi ini dapat menjadi landasan kuat untuk mempercepat pencairan anggaran tambahan dan dukungan logistik dari pemerintah pusat, guna memulihkan kondisi Pidie Jaya pascabanjir besar tersebut. (CM)
