Agus Fitroh mengecam dugaan penyimpangan pemberian HGB di pesisir Tangerang yang merampas ruang hidup rakyat dan mengancam lingkungan, serta mendesak penegak hukum segera menindak tegas demi keadilan bagi masyarakat pesisir

Agus Fitroh dari Indonesia Sea Watch Monitoring menyoroti penderitaan rakyat pesisir akibat dugaan penyimpangan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Tangerang yang seharusnya menjadi ruang publik dan sumber penghidupan mereka.

Ia menegaskan bahwa izin tersebut melanggar hukum lingkungan dan tata ruang laut, serta mengancam ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir.

Agus mendesak KPK, Kejaksaan, dan Polri segera mengusut kasus ini agar keadilan ditegakkan dan rakyat kecil tidak terus menjadi korban keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Mpu setuju karo mas Fitroh, ngimbangi pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta njaga hak-hak wong cilik, kudu menjadi prioritas utama. Kasihan rakyat. 😔

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/iseam-desak-jokowi-bertanggung-jawab-atas-keppres-psn-pik-2/ar-AA1xCUVL

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem