Kontrak pintar menjadi mesin integritas dengan mengganti pengawasan manual melalui kode kriptografi yang menegakkan aturan penawaran otomatis, menyembunyikan detail hingga tenggat, dan memilih pemenang objektif guna mencegah bias
Dalam upaya Indonesia memerangi korupsi, pengembangan smart contract berfungsi sebagai "mesin integritas." Sementara teknologi blockchain menyediakan buku besar yang tidak dapat diubah dan transparan, smart contract menyediakan logika otonom yang menegakkan aturan secara konsisten dan tanpa bias manusia.
Dalam pengadaan publik yang dikelola oleh Badan Pengadaan Publik Nasional (LKPP), smart contract bertindak sebagai penjaga gerbang digital. Alih-alih petugas secara manual menerima dokumen tender, kontrak diprogram dengan waktu pembukaan dan penutupan yang tepat. Setiap penawaran yang diajukan bahkan sedetik setelah stempel waktu blockchain secara otomatis ditolak, menghilangkan peluang bagi vendor yang diistimewakan untuk mengajukan penawaran terlambat. Pada saat yang sama, kontrak dapat langsung memverifikasi kredensial pemasok terhadap direktori vendor SIKaP. Vendor yang gagal memenuhi ambang batas keuangan, teknis, atau konten lokal TKDN yang dibutuhkan dicegah untuk mengajukan penawaran sama sekali.
Risiko utama lainnya dalam pengadaan adalah kebocoran informasi penawaran. Smart contract mengatasi hal ini melalui mekanisme penawaran tertutup yang menjaga kerahasiaan. Meskipun data blockchain transparan, identitas penawar dapat disimpan sebagai hash kriptografi, memungkinkan publik untuk melihat berapa banyak penawaran yang ada tanpa mengungkapkan siapa yang mengajukannya atau nilai penawaran hingga blok pembukaan resmi. Setiap tindakan dicatat secara permanen dengan stempel waktu yang tidak dapat diubah, menciptakan jejak audit yang andal untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan bahwa tidak ada data yang dapat diubah atau dihapus secara diam-diam.
Evaluasi penawaran seringkali merupakan tahap yang paling rawan korupsi, dan kontrak pintar secara signifikan mengurangi risiko ini dengan meminimalkan keterlibatan manusia. Dengan memasukkan kriteria MEAT (Most Economically Advantageous Tender) langsung ke dalam kontrak, evaluasi menjadi sepenuhnya berbasis aturan. Kontrak menerapkan rumus penilaian objektif menggunakan bobot yang telah ditentukan sebelumnya, seperti harga dan kualitas teknis, yang terlihat oleh semua peserta sebelum tender dimulai. Setelah penilaian selesai, kontrak pintar dapat secara otomatis mengumumkan pemenang dan bahkan terintegrasi dengan sistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengamankan anggaran atau memicu pembayaran awal. Ini memastikan bahwa dana publik hanya dialokasikan kepada pemenang yang dipilih melalui aturan algoritmik yang transparan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.






Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.