Langkah selanjutnya mencakup studi kelayakan untuk memastikan aspek ekonomi dan teknis, pemilihan platform blockchain yang tepat, serta kolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan penyedia teknologi guna memenuhi regulasi dan menutup kesenjangan digital

Langkah Berikutnya menguraikan peta jalan strategis yang diperlukan untuk mentransformasi sistem kesejahteraan sosial berbasis blockchain dari model konseptual menjadi solusi praktis dan dapat diimplementasikan. Peta jalan ini menekankan validasi menyeluruh, pemilihan platform yang terinformasi, dan kemitraan multi-sektor yang kuat.

Prioritas pertama adalah melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi apakah sistem ini dapat dibangun dan diterapkan secara realistis. Studi ini mengonfirmasi kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional arsitektur yang diusulkan dalam lingkungan unik Indonesia. Di sisi teknis, diperlukan uji coba mekanisme skalabilitas Layer 2 dan fitur zero-knowledge proof untuk memastikan mereka dapat mengelola volume transaksi yang diharapkan dengan tetap menjaga keamanan dan menghindari latensi tinggi atau biaya gas. Uji Bukti Konsep (Proof of Concept) skala kecil perlu dilakukan di wilayah terbatas atau untuk program kesejahteraan tertentu guna memvalidasi asumsi-asumsi ini.

Kelayakan ekonomi juga harus dinilai. Hal ini melibatkan perbandingan biaya awal pengembangan—seperti integrasi blockchain, penerapan ZKP, dan API gerbang keuangan—dengan penghematan jangka panjang yang diantisipasi dari berkurangnya korupsi, biaya birokrasi yang lebih rendah, dan peningkatan efisiensi. Jika imbal hasil investasi cukup kuat, proyek dapat dilanjutkan dengan percaya diri. Kelayakan operasional berfokus pada Kesenjangan Digital yang ada dengan mengkaji berapa banyak penerima manfaat yang saat ini memiliki akses ke perangkat seluler dan koneksi internet yang stabil. Temuan ini akan membentuk persyaratan untuk Model Agen Offline dan menentukan cakupan pelatihan literasi digital yang diperlukan.

Langkah kedua adalah mengeksplorasi platform blockchain yang telah dirancang untuk kasus penggunaan berdampak sosial berskala besar. Memilih teknologi dasar yang tepat akan memengaruhi keamanan, biaya, dan skalabilitas hingga jauh ke masa depan. Eksplorasi ini harus mencakup tinjauan teknologi buku besar terdistribusi yang dioptimalkan untuk program pemerintah dan sosial, mulai dari blockchain berizin seperti Hyperledger atau Quorum hingga model hibrida berizin publik yang menggabungkan kekekalan rantai publik dengan lapisan operasional privat melalui solusi Lapisan 2.

Fungsionalitas juga harus diperiksa secara cermat. Platform yang dipilih perlu mendukung eksekusi kontrak pintar yang kuat untuk logika kelayakan, integrasi asli bukti tanpa pengetahuan, dan konektivitas pembayaran yang andal melalui API yang mapan. Yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan komunitas pengembang platform, ketersediaan dukungan teknis jangka panjang, dan keberadaan peta jalan kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan peraturan di seluruh Asia.

Langkah ketiga adalah berkolaborasi dengan badan pemerintah, LSM, dan penyedia teknologi, karena proyek ini tidak dapat berhasil jika hanya dilakukan secara terpisah. Koordinasi dengan instansi pemerintah seperti Badan Kesejahteraan Sosial, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan persetujuan regulasi, data program yang akurat, integrasi kanal pembayaran, dan dukungan infrastruktur digital. Kemitraan dengan LSM dan kelompok masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan, mempersempit Kesenjangan Digital, meluncurkan Model Agen Offline, dan memberikan program literasi digital di daerah pedesaan atau terpencil.

Penyedia teknologi juga memainkan peran penting. Pengembang blockchain khusus harus menangani implementasi kontrak pintar dan integrasi ZKP, sementara tim keamanan siber memastikan platform aman dari serangan dan potensi eksploitasi. Dengan bekerja sama, para pemangku kepentingan ini membantu meminimalkan risiko dan memastikan sistem akhir tangguh secara teknis, patuh hukum, inklusif secara sosial, dan siap untuk diterapkan di seluruh negeri.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/teknologi-blockchain-dapat-digunakan-untuk-membangun-sistem-kesejahteraan-sosial-dengan-pencatatan-data-yang-aman-kontrak-pintar

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem