Pengembangan Smart Contract adalah langkah krusial mengotomatiskan proses inti pelepasan pembayaran berbasis kondisi terverifikasi (PO, pengiriman, penerimaan) serta menerapkan validasi data ketat dan kontrol akses untuk menjaga integritas sistem

Pengembangan kontrak pintar merupakan fase teknis ketiga dan paling penting dari sistem ini. Kontrak pintar adalah perjanjian yang dapat dieksekusi sendiri di mana ketentuan-ketentuannya ditulis langsung ke dalam kode. Dalam rantai pasokan pemerintah, kontrak pintar berfungsi sebagai mekanisme penegakan digital yang memastikan akuntabilitas sekaligus menghilangkan peluang intervensi manusia, khususnya pada tahap pengadaan dan pembayaran yang paling rentan terhadap korupsi.

Kontrak ini mengotomatiskan proses inti rantai pasokan dengan mengganti tindakan manual yang bergantung pada kepercayaan dengan logika deterministik. Fungsi otomatis yang paling penting adalah pelepasan pembayaran. Alih-alih bergantung pada pejabat manusia untuk menyetujui faktur, kontrak pintar secara otomatis mentransfer dana setelah tiga kondisi terverifikasi dicatat dalam buku besar. Pesanan pembelian yang valid harus ada, catatan pergerakan harus mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai di tujuan akhir, dan lembaga pemerintah harus mengirimkan konfirmasi penerimaan yang ditandatangani secara digital yang sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi yang dipesan. Ketika ketiga titik data yang tidak dapat diubah tersebut selaras, kontrak mengeksekusi fungsi pembayaran tanpa diskresi.

Kontrak pintar juga mengelola status pemenuhan kontrak secara otonom. Saat catatan valid baru, seperti catatan pergerakan, dikirimkan oleh peserta yang berwenang, kontrak memperbarui status internalnya dari tertunda menjadi dalam perjalanan dan akhirnya menjadi selesai. Mekanisme ini memberikan semua pemangku kepentingan visibilitas waktu nyata dan anti-perubahan terhadap kemajuan setiap kontrak.

Untuk menjaga integritas data dan memastikan eksekusi yang benar, kontrak pintar menyematkan aturan validasi dan kontrol akses yang ketat. Sebelum informasi apa pun ditulis ke blockchain, kontrak memeriksanya terhadap logika bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, catatan pergerakan harus dikirimkan oleh pemasok yang terkait dengan pesanan pembelian yang relevan, kuantitas konfirmasi penerimaan tidak boleh melebihi pesanan asli, dan nilai pesanan pembelian harus sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh lembaga yang memulai. Jika salah satu kondisi ini gagal, kontrak secara otomatis menandai kegagalan verifikasi, memasuki status sengketa, dan memblokir pembayaran.

Kontrol akses diberlakukan melalui izin berbasis peran yang terkait dengan tanda tangan digital. Hanya lembaga pemerintah yang berwenang yang diizinkan untuk membuat pesanan pembelian, hanya pemasok yang ditunjuk yang dapat mengirimkan catatan pergerakan, dan auditor diberikan akses baca saja ke semua data transaksi. Auditor tidak dapat mengubah status kontrak atau memicu pembayaran. Dengan menyematkan aturan-aturan ini langsung ke dalam kode, sistem ini memungkinkan kerangka kerja yang dapat diaudit, tanpa memerlukan kepercayaan, dan efisien di mana akuntabilitas dijamin oleh perangkat lunak, bukan oleh kebijaksanaan manusia.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/sistem-rantai-pasokan-pemerintah-berbasis-blockchain-dapat-dibangun-melalui-perencanaan-yang-matang-termasuk-menentukan-ruang

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem