Perencanaan awal pendaftaran tanah berbasis blockchain membutuhkan pembentukan konsorsium pemerintah, penyedia teknologi, dan pengguna untuk bersama-sama menetapkan kerangka hukum yang mengatur kepemilikan serta tata kelola tanah digital baru

Fase Perencanaan dan Kolaborasi merupakan fondasi paling krusial untuk membangun pendaftaran tanah berbasis blockchain yang aman dan anti-korupsi bagi pemerintah Indonesia. Pada tahap awal ini, persiapan sumber daya manusia dan hukum dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi, hukum, dan pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya selaras. Fase ini berfokus terutama pada pembentukan konsorsium yang kuat dan pendefinisian struktur hukum dan peraturan yang lengkap.

Membentuk Konsorsium Pemangku Kepentingan Utama

Membangun pendaftaran tanah blockchain bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga inisiatif tata kelola dan kepercayaan publik yang besar. Persyaratan pertama adalah membentuk konsorsium yang mencakup semua pemangku kepentingan utama yang keterlibatannya diperlukan untuk memastikan legitimasi dan keberhasilan.

Konsorsium ini menyatukan instansi pemerintah dan otoritas pertanahan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan dan prosedur pertanahan yang ada, penyedia teknologi dengan keahlian blockchain yang dibutuhkan untuk membangun platform yang skalabel dan aman, serta perwakilan pengguna seperti pengacara, agen properti, notaris, dan warga negara yang akan menggunakan sistem ini dan dapat membantu membentuk antarmuka yang aman dan ramah pengguna.

Tujuan konsorsium ini adalah untuk mendorong kepemilikan dan akuntabilitas bersama di setiap fase proyek, mulai dari tahap awal perancangan sistem hingga uji coba dan implementasi akhir. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa sistem pendaftaran tanah transparan yang dihasilkan dapat diterima, dipercaya, dan efektif bagi semua peserta.

Menetapkan Kerangka Hukum dan Peraturan

Peralihan catatan kepemilikan tanah dari dokumen fisik ke token digital yang diamankan secara kriptografis memerlukan transformasi paralel dalam ranah hukum. Kerangka hukum dan peraturan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa catatan digital ini diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam situasi dunia nyata.

Ini termasuk menetapkan status hukum sertifikat tanah digital, memastikan bahwa kontrak pintar yang digunakan untuk mengotomatiskan transaksi seperti transfer dan hipotek sah dan dapat ditegakkan, serta mewajibkan standar yang ketat untuk migrasi data dan keamanan siber guna melindungi catatan yang ada dan operasi yang sedang berlangsung.

Kerangka hukum yang terdefinisi dengan baik memastikan bahwa platform blockchain yang dipilih beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum Indonesia. Kerangka hukum ini juga menjamin bahwa sistem pendaftaran tanah final tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga andal secara hukum dan sepenuhnya dapat dipercaya.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/pendaftaran-tanah-blockchain-dapat-dibangun-melalui-kolaborasi-dengan-migrasi-data-yang-aman-kontrak-cerdas-dan-pemeliharaan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem