Tahap Input Data dan Manajemen Identitas membangun fondasi sistem aman dengan mencatat data penerima serta pembayaran pada blockchain tak dapat diubah dan memverifikasi identitas lewat ZKP agar privasi terjaga tanpa membuka informasi sensitif
Fase Input Data & Manajemen Identitas membentuk fondasi pengamanan sistem kesejahteraan sosial berbasis blockchain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua data program tercatat secara permanen sementara identitas penerima manfaat diverifikasi dengan cara yang menjaga privasi mereka.
Dalam fase ini, sistem dirancang untuk menyimpan tiga jenis informasi utama dalam buku besar blockchain yang aman. Pertama, sistem mencatat detail penting penerima manfaat, seperti pengenal unik, status kelayakan, dan alamat dompet digital yang terhubung. Selanjutnya, sistem menyimpan jumlah pembayaran yang dialokasikan untuk setiap pencairan bantuan sosial. Terakhir, sistem menentukan metode pencairan, apakah dana akan disalurkan ke lembaga keuangan, dompet mata uang kripto, atau rekening uang seluler.
Buku besar blockchain digunakan karena memberikan keunggulan yang kuat dibandingkan basis data tradisional. Kekekalannya memastikan bahwa setelah detail seperti kelayakan atau jumlah pembayaran ditambahkan, detail tersebut tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga mencegah perubahan yang tidak sah atau pengalihan dana yang curang. Struktur terdesentralisasi-nya mendistribusikan informasi ke banyak node sehingga tidak ada otoritas tunggal, termasuk kantor pemerintah, yang dapat memanipulasi data secara diam-diam. Selain itu, semua entri diberi cap waktu dan terhubung secara kriptografis, menghasilkan jejak audit kronologis yang dapat diverifikasi dari semua tindakan yang diambil.
Komponen utama kedua dari fase ini adalah penerapan Zero-Knowledge Proofs (ZKP) untuk memverifikasi identitas tanpa mengekspos data sensitif kepada publik, administrator, atau bahkan kontrak pintar itu sendiri. ZKP memungkinkan Pembukti untuk menunjukkan kepada Verifikator bahwa suatu pernyataan benar tanpa mengungkapkan apa pun selain kebenaran pernyataan tersebut.
Dalam ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia, pemohon harus membuktikan pernyataan seperti menjadi warga negara Indonesia berusia di atas 65 tahun dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pemohon menggunakan data pribadi—seperti nomor KTP, usia, dan catatan pendapatan—untuk menghasilkan bukti kriptografis. Verifikator, yang dapat berupa kontrak pintar atau modul verifikasi pemerintah, memeriksa bukti tersebut terhadap kondisi yang telah ditentukan sebelumnya tanpa pernah mengakses informasi pribadi mentah pemohon.
Pendekatan ZKP ini penting karena dua alasan utama. Pendekatan ini melindungi privasi pribadi dengan memastikan data sensitif tetap tersembunyi, yang penting untuk kepatuhan etika dan peraturan. Pendekatan ini juga memperkuat keamanan dan mengurangi risiko korupsi dengan menghilangkan kebutuhan petugas untuk meninjau dokumen sensitif secara manual—sebuah proses yang dapat mengundang suap atau manipulasi. Sebaliknya, kontrak pintar sepenuhnya bergantung pada ZKP yang aman secara kriptografis untuk menentukan kelayakan dan memicu pembayaran.
Bersama-sama, buku besar blockchain yang tidak dapat diubah dan sistem ZKP yang menjaga privasi membentuk basis transparan, dapat diaudit, dan sangat aman untuk seluruh infrastruktur kesejahteraan sosial.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.