Pengawasan Pilkada oleh Panwaslih, Bawaslu tetap Melaporkan |

---

Dalam pemilihan kepala daerah, kami Bawaslu di Aceh tidak melakukan pengawasan, sebab sesuai Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang pemerintahan Aceh, pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRK di kabupaten dan kota, serta DPR Aceh untuk provinsi.

Namun, kami tetap membuat laporan pengawasan. Ada beberapa tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah, seperti kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara.

Dinamika serta kompleksitas permasalahan pada fase krusial ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan strategi pencegahan. Setiap daerah pengawasan memiliki karakteristik persoalan berbeda sehingga panduan yang ada dalam regulasi, petunjuk pelaksana, serta petunjuk teknis dari Bawaslu seringkali membutuhkan kreativitas ketika mengimplementasikannya di lapangan.

Panwaslih adhoc Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 untuk megalami hal serupa. Upaya pencegahan dilakukan dalam setiap tahapan dengan bersinergi serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk dengan peserta pemilu.

Dalam pengawasan tahapan pemilihan 2024, Panwaslih Kota Lhokseumawe membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lhokseumawe, KIP Kota Lhokseumawe, peserta pemilihan, para jurnalis berbagai media massa, penggiat demokrasi sebagai bagian dari stakeholders pengawasan partisipatif, dan dengan masyarakat luas.

---

---

Konsep Panwaslih Kota Lhokseumawe adalah dengan mengoptimalkan semua saluran media yang ada untuk pencegahan serta sosialisasi pengawasan partisipatif; melalui surat, melalui media sosial, pemberitaan di media massa, serta dalam berbagai pertemuan dan sosialisasi.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran dan informasi secara umum terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Lhokseumawe. Diharapkan, laporan ini bukan hanya sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan, akan tetapi bisa menjadi landasan untuk merumuskan strategi pencegahan dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang lebih efektif.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan proses pemilihan dengan integritas yang tinggi.

Selain sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, keberhasilan pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Lhokseumawe tak lepas dari kerja sama dengan Panwascam di empat kecamatan serta dukungan supervisi dari Panwaslih Aceh. Penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan adil memang butuh dukungan dari semua pihak dan menjadi tanggung jawab bersama.[]

---

_{Posted using SteemX}