Teknologi Blockchain Bisa Optimalkan Kinerja Lembaga Pengawas

Pertemuan dosen Fakultas Ekoonomi dan Bisnis seluruh Indonesia di Semarang, membahas tentang keandalan teknologi blockchain.

---

Menjelang berakhirnya pada jabatan sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara pada 2028 silam, saya menjumpai Viryan Aziz yang ketika itu menjabat sebagai anggota KPU-RI. Saya hanya minta waktu selama 20 menit saja dan ia menyetujui.

Bang Viryan, saya memanggil begitu, sedang mengikuti kegiatan di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Saya memaksimalkan waktu sehingga langsung ke pokok persoalan, mengusulkan dimanfaatkan teknologi blockchain dalam berbagai tahapan pemilu.

Ia tidak memahami teknologi blockchain, saya pun tidak. saya yang sejak 2017 aktif di cryptocurrency, saya memahami sepintas saja tentang keandalan teknologi blockchain.

Namun, hasil pencarian di berbagai sumber, ternyata untuk rekapitulasi penghitungan suara di negara Afrika, sudah ada yang memanfaatkan teknologi blockchain, salah satunya Rwanda. Kerumitan dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu di Indonesia, bisa diatasi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

Sekarang sudah tahun 2026, sudah beberapa pemilu dan pemilihan kepala daerah berlalu, tetapi wacana ke sana belum ada, apalagi dikonkritkan menjadi sebuah gagasan yang akan diimplementasikan.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak saja bekerja di masa tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan ke depan, untuk meningkatkan kinerja Panwaslih Kota Lhokseumawe, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

• Mengingat keandalan teknologi blockchain, sudah saatnya Bawaslu memanfaatkan teknologi tersebut dalam meningkatkan penguatan pengawasan dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengamankan dokumentasi dan data kehumasan.

• Bawaslu atau Panwaslih Kota Lhokseumawe membutuhkan penambahan sejumlah peralatan pendukung untuk memproduksi Podcast sesuai dengan yang digunakan oleh konten kreator.

• Perlu dilakukan optimalisasi integrasi antara media sosial, website resmi, dan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar penyajian informasi publik lebih terpadu, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat.

• Perlu pembinaan lebih intensif dari Panwaslih Provinsi Aceh serta bagi pimpinan dan staf kehumasan di kabupaten/kota, termasuk di Kota Lhokseumawe agar berkinerja lebih baik di mada mendatang.

• Perlu adanya kolaborasi dan sinergitas kehumasan di Bawaslu dengan kehumasan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk saling mendukung pencapaian visi dan misi masing-masing organisasi.[]

---

_{Posted using SteemX}