---

---

BEBERAPA hari yang lalu, saya berkesempatan mengikuti pertemuan mitra-mitra SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola). Kegiatan tersebut difasilitasi oleh The Asia Foundation (TAF) selama tiga hari di Makassar.

Banyak hal baru yang saya dapatkan dalam pertemuan tersebut. Salah-satunya adalah keterkaitan transparansi pengelolaan pemerintah dengan advokasi isu-isu lingkungan. Bahkan, secara tidak langsung Komisi Informasi Publik (KIP) sangat berperan penting dalam mewujudkan transparansi tersebut.

---

---

Aceh, salah-satu propinsi dengan tingkat transparansinya yang masih jauh dari yang diharapkan. Walaupun pada tahun 2017 jumlah pemohon informasi yang berakhir di Komisi Informsi Aceh (KIA) menurun, bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 70% pemohon informasi publik harus berakhir di KIA.

Meningkatnya pemohon informasi publik yang harus berakhir di KIA, mengindikasikan bahwa tingkat transparansi dan kesadaran pejabat publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum masih rendah. Asumsi ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari website Komisi Informasi Aceh. Informasi merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

---

---

Tanpa informasi, masyarakat akan meraba-meraba untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Begitu juga dalam mengadvokasi isu-isu tentang lingkungan. Salah-satu informasi mendasar yang sangat dibutuhkan dalam memahami tentang lingkungan adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Namun menjadi terkendala disaat mengakses informasi tidak di respon penyelanggara pemerintah. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. Sehingga penyelesaiannya terpaksa berakhir di KIA.

Itulah sekilas gambaran pentingnya keberadaan KIP/KIA sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan. Sehingga peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bukan hanya sebatas slogan semata.

---